Oknum Polisi di Mamuju Diduga Keroyok Kader HMI, Sulawesi Barat
MAMUJU, lensanarasi.com - Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah oknum polisi. Insiden tersebut terjadi di Asrama Putri Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (IPM Mateng), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, pada Rabu malam (1/1/2025).
Insiden bermula ketika seorang oknum polisi mengunjungi pacarnya di asrama putri tersebut pada malam hari. Tindakan ini mendapat teguran dari penghuni asrama dan pemilik kos karena dianggap tidak pantas. Namun, oknum polisi tersebut tidak mengindahkan teguran tersebut. Ketua HMI Cabang Manakarra, Ansar, menjelaskan bahwa setelah terjadi cekcok, oknum polisi tersebut memanggil rekan-rekannya, yang kemudian melakukan pengeroyokan terhadap kader HMI yang menegur.
Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Polda Sulawesi Barat telah mengambil tindakan dengan menempatkan tujuh oknum polisi yang terlibat dalam insiden tersebut ke dalam penempatan khusus (patsus) untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Slamet Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas anggota yang terbukti melanggar hukum.
Pengurus Besar HMI mendesak Kapolda Sulbar, Irjen R. Adang Ginanjar, untuk memecat anggota Polri yang diduga terlibat pengeroyokan kader HMI. Ketua Bidang Hukum PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, menegaskan tindakan pidana ini tidak dapat ditoleransi dan pihaknya akan mengawal kasus hingga pelaku dihukum adil. Sementara itu, Irjen Adang telah meminta maaf atas insiden tersebut, berjanji memproses hukum oknum yang terlibat, serta memastikan tidak ada upaya menutupi kasus.
Akibat dari kasus ini, memicu aksi protes ratusan massa HMI Cabang Manakarra yang memblokade jalan di depan Kantor Polresta Mamuju, menuntut keadilan bagi korban. Situasi sempat memanas saat massa mencoba menerobos pagar kantor, tetapi berhasil dikendalikan aparat. Polda Sulbar memastikan akan menanggung biaya pengobatan korban sebagai bentuk tanggung jawab, sementara penyelidikan terus berlanjut. Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil. [jbs/red]
