Dosen Unigoro Nilai Kebijakan Pemangkasan Dana Desa Perlu Dikaji Cermat

BOJONEGORO, lensanarasi.com — Kebijakan pemangkasan Dana Desa yang diberlakukan sejak Februari 2025 menuai beragam tanggapan. Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan desa.

Dalam wawancara bersama mahasiswa pada Kamis (18/12/2025), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu menyampaikan bahwa dana desa merupakan sebagai bentuk perhatian atau keberpihakan dari pemerintah pada pembangunan desa. Oleh karena itu, harusnya memang dana desa itu dimaksimalkan untuk kelangsungan pembangunan ditingkat desa.

"Dampak Dana Desa tentu kalau tujuan awalnya memang untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa, maka tentu harapannya dana desa itu ditetapkan menjadi semacam instrumen untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, pemangkasan Dana Desa tidak selalu berdampak negatif. Seluruh pihak memiliki peran dalam pengelolaannya, mulai dari pemerintah dalam memastikan kebijakan berpihak pada pembangunan desa, penegak hukum dalam melakukan pengawasan, hingga aparatur desa yang wajib mengelola dana sesuai regulasi serta prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, beliau juga menanggapi mengenai aksi demonstrasi yang di lakukan ribuan kepala desa di Jakarta, beliau mengatakan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang sah. Namun, kebijakan pemerintah tetap harus dipahami sebagai upaya perbaikan tata kelola dana desa dan wajib dijalankan oleh seluruh pihak, termasuk kepala desa.

"Jadi prinsipnya sebenarnya sepanjang itu sudah disahkan tentu semua pihak harus siap untuk mengikuti, tapi kalau misalnya tidak bersepakat bisa melalui menyampaikan aspirasi seperti demo dan itu dilindungi undang-undang atau melakukan semacam menguji undang-undang itu agar kemudian ditinjau ulang sehingga pilihan itu menjadi pembelajaran demokrasi," pungkasnya. (MAM,VZA,SFO)