Menelaah Kebijakan Kemenkeu: Perspektif Politik dan Strategi Kebijakan Publik dalam Kuliah Umum FISIP Unigoro

BOJONEGORO, lensanarasi.com - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah umum, dengan menghadirkan Ahmad Ali Syaifudin, SE., MPA., sebagai analis kebijakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Kuliah umum tersebut membahas bagaimana kementerian keuangan menjembatani agenda politik dan kebijakan publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Suyitno Unigoro (22/1/25)

Dekan FISIP Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., menuturkan, kuliah umum kali ini memiliki topik pembahasan menarik bagi mahasiswa. Bagaimana Kemenkeu RI dalam menjembatani agenda politik dengan kebijakan publik, di mana satu sisi harus tunduk kepada siapapun yang terpilih.

“Misalnya saja, Kabupaten Bojonegoro memiliki kebijakan politik yang menjadikan daerah ini sebagai lumbung air, lumbung pangan dan lumbung energi. Kebijakan politik ini lebih banyak diformulasikan dari sebuah kebijakan anggaran atau ranah kebijakan publik, itu merupakan tanggung jawab Kemenkeu RI. Akan ada pertentangan yang harus dikolaborasi dan dielaborasi, sekaligus ada pertentangan yang harus dikompromikan,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Rektor III Unigoro, Ir. H. Noor Djohar, MM.,sangat mengapresiasi kuliah umum kali ini. Politik yang dikaitkan dengan kebijakan publik adalah sesuatu yang menarik untuk diikuti mahasiswa dan diperlukan dalam membangun sebuah negara.

“Ikuti kuliah umum ini dengan sebaik-baiknya sebagai tambahan kompetensi ilmu di dalam perkuliahan kalian,” tuturnya.

Kuliah umum FISIP dimoderatori oleh Esa Septian, S.A.P., MPA, Dosen mata kuliah Administrasi Keuangan Negara. Di hadapan mahasiswa, Ali memaparkan segala proses agenda politik sampai dalam ranah kebijakan publik. Diawali melalui pembentukan koalisi pengusung eksekutif, janji kampanye, hingga pelaksanaan program kebijakan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam membentuk keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dalam janji kampanye, mengusung partai politik yang cocok dan sekiranya popular dengan visi misi programnya.

“Janji kampanye merupakan langkah awal yang krusial dalam menentukan berbagai agenda politik. Sebagai komitmen yang diutarakan oleh capres, janji ini memberikan arah bagi kebijakan yang akan diterapkan dan mencerminkan aspirasi serta harapan masyarakat,” paparnya.

Ali melanjutkan, Kemenkeu RI berperan menyusun kebijakan fiskal dalam menjaga anggaran pendapatan negara. Dalam hubungannya, agenda politik tidak dapat terlepaskan dari sebuah sistem pemerintahan. Segala daftar program dan output pemerintah diperinci dan dievaluasi secara mendalam, agar dapat dipastikan bahwa semua inisiatif yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional.

“Kemenkeu sebagai Nagara Dana Rakca akan menjembatani sekaligus mengamankan setiap sen pendapatan dan belanja negara. Sehingga teman-teman disini untuk selalu mengawasi anggaran yang diterima negara.Karena setiap sen dari dana tersebut adalah bagian dari hak masyarakat,” pungkasnya.

Kuliah umum berlangsung dengan dengan baik. Setiap mahasiswa turut aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan dan berbagi pendapat.Diskusi yang terjadi menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami isu-isu terkini dalam politik dan kebijakan publik terutama yang ada di Bojonegoro.[mla/hfd]